Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi.
Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS), c. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, d. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, e. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, f. Permendikbudristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan g. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Sumber data: Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi..
Latar pengantar indikator
Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) menempatkan butir 25 — Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi. — sebagai bagian dari kriteria Akuntabilitas dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 4.1.
Pengelolaan butir ini melingkupi seluruh 8 fakultas dan 56 program studi, dengan 17.784 mahasiswa aktif dan 768 dosen, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 259, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Arahnya mengikuti visi Unismuh Makassar: "Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri".
Uraian pelaksanaan
Kebijakan. Pemenuhan butir 25 dipayungi statuta, rencana strategis, dan pedoman mutu Unismuh Makassar yang ditetapkan Badan Pembina Harian bersama Rektor, lalu diturunkan menjadi standar mutu pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
Pelaksanaan. Tolok ukur yang dipakai adalah rumusan resmi butir ini: Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan … Pelaksanaannya dikoordinasikan Lembaga Penjaminan Mutu bersama unit terkait dan dilaporkan berkala melalui pangkalan data internal yang disinkronkan dengan PDDikti.
Hasil. Capaian butir ini menopang status akreditasi institusi Unggul berdasarkan SK BAN-PT Nomor 31/SK/BAN-PT/Ak/PT/I/2024 yang berlaku sampai 23 Januari 2029. Bukti pemenuhannya ditarik dari Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.
Evaluasi dan tindak lanjut. Audit Mutu Internal tahunan memeriksa butir ini. Temuan ditutup melalui rapat tinjauan manajemen tingkat universitas, lalu hasilnya menjadi masukan bagi siklus perencanaan berikutnya.