Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcomes-Based Education.
Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIK), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif. Sasaran mutu: Masukan. Sumber data: Website perguruan tinggi..
Latar pengantar indikator
Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) menempatkan butir 5 — Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcomes-Based Education. — sebagai bagian dari kriteria Relevansi Pendidikan dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 4.1.
Pengelolaan butir ini melingkupi seluruh 8 fakultas dan 56 program studi, dengan 17.784 mahasiswa aktif dan 768 dosen, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 259, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Arahnya mengikuti visi Unismuh Makassar: "Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri".
Uraian pelaksanaan
Kebijakan. Pemenuhan butir 5 dipayungi statuta, rencana strategis, dan pedoman mutu Unismuh Makassar yang ditetapkan Badan Pembina Harian bersama Rektor, lalu diturunkan menjadi standar mutu pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
Pelaksanaan. Tolok ukur yang dipakai adalah rumusan resmi butir ini: Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIK), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) … Pelaksanaannya dikoordinasikan Lembaga Penjaminan Mutu bersama unit terkait dan dilaporkan berkala melalui pangkalan data internal yang disinkronkan dengan PDDikti.
Hasil. Capaian butir ini menopang status akreditasi institusi Unggul berdasarkan SK BAN-PT Nomor 31/SK/BAN-PT/Ak/PT/I/2024 yang berlaku sampai 23 Januari 2029. Bukti pemenuhannya ditarik dari Website perguruan tinggi.
Evaluasi dan tindak lanjut. Audit Mutu Internal tahunan memeriksa butir ini. Temuan ditutup melalui rapat tinjauan manajemen tingkat universitas, lalu hasilnya menjadi masukan bagi siklus perencanaan berikutnya.